Langsung ke konten utama

Kepala Daerah dengan mudah membentuk dinasti lewat Pilkada, sementara Tokoh yang Berintegritas Kandas

   Lampung Barat, – Koordinator Forum Mahasiswa Tribudisyukur (FORMAT) M andrean saefudin mengatakan, Kabupaten lampung barat merupakan salah satu daerah yang layak disoroti. Sebabnya adalah persoalan dalam pembangunan, korupsi, dan inprastutuktur terutama jalan bermasalah.

“Permasalahan itu lahir akibat tata kelola yang buruk,” kata M andrean dalam diskusi “ Dinasti politik menuju Pilkada lampung barat 2017”,  Tribudisyukur- Rabu, 14 September 2016.

Tata kelola pemerintahan yang buruk di lampung barat, menurut Andre, salah satunya disebabkan oleh keberadaan rezim dinasti. Keberadaan rezim dinasti dinilai tidak akan dapat menghasilkan pemerintahan yang baik.

“Motifnya untuk berkuasa, bukan untuk mengabdi dan membangun. Tapi bagaimana sektor itu bisa dikuasai dan dieksploitasi untuk kepentingan diri mereka sendiri,” jelasnya.

Fenomena politik dinasti merupakan hal yang memprihatinkan. Ini dikarenakan mereka yang terkait dengan terduga koruptor bisa kembali terpilih. Ternyata isu korupsi itu tidak punya efek kepada masyarakat,” ungkapnya.

tingkat pendidikan masyarakatnya tinggi, tapi ternyata tingkat pendidikan dan isu korupsi tidak berkorelasi.”

Hal itu menurutnya disebabkan ketidakpahaman dan ketidak pedulian terhadap politik. Isu korupsi juga dianggap tidak penting oleh sebagian masyarakat. “Ada ketidaktahuan, rasa tidak engage, tidak menyatu dengan isu korupsi, karena isu korupsi dianggap sebagai isu elit,” ucap dia.

Tidak ada peraturan negara yang tegas melarang dinasti politik. Kepala daerah dengan mudah membentuk dinasti lewat Pilkada, sementara tokoh yang berintegritas kandas.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perjalanan Sejarah PERMAHI

SEJARAH PERHIMPUNAN MAHASISWA HUKUM INDONESIA Fase Awal (IMHJ) Tahun 1971 Berdiri IMHJ (Ikatan Mahasiswa Hukum Jakarta), cikal bakal (embrio) lahirnya PERMAHI. Para Pendiri : Timbul Thomas Lubis Frits Lumoindong Andi Bowo S. Wairo Muryani Thomas Belang, dkk. Tahun 1974, pecahlah peristiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari), “memaksa” Para Pengurus IMHJ “berangkat” ke Manado pada 21 Januari 1974, karena kondisi organisasi pada saat Malari tersebut tidak kondusif. Sehingga IMHJ seolah-olah jalan di tempat, namun tidak ada pernyataan bubar. Setelah kondusi mulai kondusif, Kembali dibangkitkan oleh : Frits Lumoindong Yan Juanda Saputra B. Budiman Sagala Badaruddin Alwi Jurnal Siahaan Happy Fase PMHJ Beberapa kader IMHJ Mengadakan pertemuan-pertemuan yang menghasilkan kesepakatan untuk mengikrarkan berdirinya PMHJ (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Jakarta), pada 5 Oktober 1980. Dengan kesepakatan itu, terpilih pengurus sementara : Frits Lumoindong ...

STRUKTUR PENGURUS Kesatuan Angkatan Muda Sriwijaya (KAMSRI) Cabang Tangerang Selatan

STRUKTUR PENGURUS  Kesatuan Angkatan Muda Sriwijaya (KAMSRI) Cabang Tangerang Selatan Periode 2016 - 2018 Ketua Umum : Riyan Hidayat Sekertaris Jenderal  : M. Andrean Saefudin Wakil Sekertaris Jenderal I     : Glamora Lionda (Lampung) Wakil Sekertaris Jenderal II   : Aprido (Jambi) Wakil Sekertaris Jenderal III  : Deyan C. Wijaya (Bengkulu) Wakil Sekertaris Jenderal IV  : Jupri Nugroho (Sumatra Selatan) Wakil Sekertaris Jenderal V   : Kiki Handayani (Sumsel) Wakil Sekertaris Jenderal VI  : Zekha Nanda (Lampung) Bendahara Umum                : Bella ( Sumsel ) Wakil Bendahara Umum I       : Maryati (Lampung) Wakil Bendahara Umum II     : Uphi Samsurin (Bengkulu) Wakil Bendahara Umum III    : Rara tyasandova (Lampung) 1. Kepala Bidang Kaderisasi             ...

Puluhan mahasiswa Universitas Pamulang (UNPAM) yang tergabung dalam organisasi Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Imam UNPAM dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Pamulang menggelar aksi solidaritas Rohingya di Bundaran Pamulang. Selasa (02/06/2015)

Andrean Saefudin (02/06/2015) Dalam aksi tersebut, Andrean Saefudin dalam orasinya mengatakan, aksi yang dilakukan pada dasarnya adalah kepedulian sesama manusia dan atas nama keyakinan yang sama. Menurutnya, kekerasan dan pembantaian terhadap rohingya bukanlah mencerminkan nilai kemanusiaan. "Kami berdiri disini atas dasar kepedulian sesama manusia dan keyakinan yang sama. tidak dibenarkan setiap manusia mendzolimi atau melakukan tindak merugikan terhadap manusia apalagi hingga dibantai dan dibunuh. Dimana nilai kemanusiaannya?" katanya. Indonesia, lanjutnya, negara yang sangat menghargai keanekaragaman apalagi Indonesia memiliki dasar negara yang sangat luar biasa yakni Pancasila. Selain itu, Indonesia adalah salah satu negara yang cinta akan perdamaian. Maka, sudah sepatutnya pemerintah Indonesia memberikan partisipasinya terhadap kaum rohingya dengan memberikan keamanan hidup. Pengumpulan dana kemanusiaan untuk pegungsi Rohingya Aceh Pengumpulan dana ...