MEREPRESENTASIKAN KONSEP INTELEKTUAL MUSLIM DI BIDANG POLITIK TELAAH PEMIKIRAN Ibnu Khaldun || M. andrean saefudin

"MEREPRESENTASIKAN KONSEP INTELEKTUAL MUSLIM DI BIDANG POLITIK TELAAH PEMIKIRAN Ibnu Khaldun"

Lengsernya rezim otoriter Orde Baru pada bulan Mei 1998 memberikan pengharapan yang sangat besar kepada bangsa Indonesia,berupa rasa kebebasan dan indahnya keluar dari keterkungkungan tekanan yang membelenggu setelah hampir selama tiga dekade. Rakyat Indonesia ditekan oleh kepentingan penguasa yang lalim, perlakuan subordinatif terhadap hak-hak asasi manusia, dan terutama hukum yang menjadi kendaraan politik karena hanya merupakan kristalisasi dari kepentingan atau kehendak-kehendak politik yang saling berkompetisi yang hanya berorientasi untuk kursi kekuasaan tanpa memikirkan nasib rakyatnya.

Setelah angin reformasi itu berhembus-sebagai tonggak kemenangan kaum reformis-ternyata sejumlah persoalan yang krusial terutama dalam bidang hukum muncul. Pada satu sisi ada keinginan kuat untuk memposisikan hukum sebagai ‘mercu suar’, artinya segala permasalahan yang muncul harus diselesaikan secara hukum sehingga hukum yang idealitanya sebagai tool of sosial enginering dapat terwujud. Pada sisi yang lain ada keinginan untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang selalu mengapresiasi pluralitas, kebebasan, dan hak asasi manusia. Kondisi semacam ini disebabkan oleh karena ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi dua dimensi yang berbeda ini.
Selain di bidang hukum, akibat dari reformasi itu adalah tersedianya ruang besar dalam bidang politik (the free publik sphere).
Hal ini dapat dibuktikan dengan begitu banyaknya partai politik yang bermunculan beberapa bulan pasca reformasi . Partai-partai itu baik yang berideologi nasionalis maupun berasaskan Islam baik secara substantif maupun simbolik telah memproklamirkan sebagai partai terbuka namun keberadaannya secara substansial tidak dapat dipisahkan dari term Islam dan umat Islam Indonesia.
Beberapa partai itu khususnya yang berideologi Islam mencoba untuk menumbuhkan kembali diskursus tentang penerapan syari’at Islam di Indonesia, yaitu dengan memakai Al-Qur’an dan Hadis sebagai dasar negara yang mana hal itu dilakukan untuk menarik dukungan massa terutama yang memandang bahwa segala sistem pemerintahan harus diberlakukan dengan menggunakan sistem Islam.
Memang, pembicaraan mengenai hubungan agama dan negara, sistem politik Islam, dan relasi Islam dengan ketatanegaraan merupakan tema yang sangat menarik untuk dibicarakan pada konteks kekinian. Sehingga sangatlah wajar jika pada dekade terakhir ini kajian tentang hubungan agama dan negara cukup intens dilakukan melalui gerakan-gerakan intelektual maupun kultural untuk mewujudkan renaissance Islam.

serta untuk membuktikan bahwa Islam merupakan agama yang universal dan kāffah.
Banyak buku dan arikel yang berbicara tentang tema ini dan satu sama lain seakan menunjukkan corak kompetitif dikarenakan metodologi yang dipakai sangat beragam. Tetapi ironisnya ‘persaingan ilmiah’ terebut terkadang mengabaikan perbedaan antara yang ilmiah dengan yang ideologois atau antara fakta sejarah dengan yang semata-mata keinginan subyektif, baik yang terkandung dalam wacana itu sendiri maupun pada wacana-wacana rujukan yang mereka gunakan. Padahal tema ‘agama dan negara’ adalah tema yang rentan dengan kepentingan politik dan tunduk pada kebutuhan serta logika politik.

Selama ini, terdapat tiga klasifikasi umat Islam dalam kaitannya dengan hubungan Islam dan tata negara.
Pertama, yang berpendapat bahwa Islam bukankah sistem tentang hubungan manusia dan Tuhan saja seperti dalam pengertian Barat, namun Islam adalah suatu agama yang sempurna menyangkut pengaturan segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara.
Kedua, aliran yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Tokoh aliran ini adalah Ali Abd. Al-Raziq dan Toha Husein.
Ketiga, aliran yang berpendirian bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan yang ready for use akan tetapi Islam hanya menyediakan seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Aliran ini merupakan jalan penengah antara kedua aliran sebelumnya.

Tulisan singkat ini akan menelisik persoalan sistem politik Islam dengan mengkaji pemikiran Ibnu Khaldun, karena pemikirannya dianggap sudah mampu merepresentasikan beberapa konsep intelektual Muslim di bidang sistem politik Islam ditambah dengan keunggulan yang dimiliki oleh Ibnu Khaldun dalam membuat formulasi yang tidak hanya bersumber dari aspek normatif (tekstual) tetapi juga mendasarkan pada aspek sosial, budaya, dan geografis.

Dengan menggunakan pendekatan sosio-historis, secara sistematis pembahasan akan dimulai dengan memaparkan pemikiran Ibnu Khaldun tentang sistem politik Islam dilanjutkan dengan relevansi antara konsep Ibnu Khaldun dengan sosial politik Indonesia.
Paling tidak, terdapat Empat sub tema ketika mengkaji pemikiran Ibnu Khaldun dalam hal sistem politik Islam, yaitu asal mula timbulnya negara, konsep kepala negara, pengaruh faktor geografis terhadap politik, dan solidaritas kelompok.

Pertama; Asal mula timbulnya negara.
Ibnu Khaldun seorang kritikus dan pakar sosiologi, berpendapat bahwa adanya organisasi kemasyarakatan merupakan suatu keharusan bagi kehidupan manusia. Hal ini sesuai dengan pendapat yang telah banyak dikemukakan oleh para ahli sosiologi, bahwa manusia adalah makhluk politik (zoon politicon) atau makhluk sosial. Manusia akan merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya jika ia hidup sendirian tanpa adanya institusi yang mengorganisasikannya.
Kebutuhan utama manusia adalah makanan dan keamanan. Dua kebutuhan tersebut tidak dapat tercapai seorang diri, maka secara otomatis manusia memerlukan kerjasama antar sesamanya. Hal inilah yang menyebabkan manusia membutuhkan organisasi kemasyarakatan. Setelah terbentuknya organisasi kemsyarakatan dan peradaban, maka masyarakat membutuhkan seseorang yang dengan pengaruhnya dapat bertindak sebagai penengah dan pelaksana keadilan di antara mereka. Manusia selain membutuhkan rasa keadilan juga memiliki rasa agresif dan watak tidak adil, maka keberadaan seseorang yang mampu mengayomi dan melindungi hak-haknya dari serangan dan kelaliman sesamanya sangat dibutuhkan.
Fenomena riil inilah yang akhirnya mengilhami Ibnu Khaldun untuk memikirkan tentang asal mula negara dan menjadi embrio konsep negara menurut Ibnu Khaldun. Karena negara dalam skala makro menempati posisi organisasi kemasyarakatan yang dapat memenuhi kebutuhan kodrati manusia. Gagasan ini juga serupa dengan yang telah diungkapkan terlebih dahulu oleh Plato.

Kedua; Konsep kepala negara.
Menurut Ibnu Khaldun, keberadaan kepala negara sebagai penengah, pemisah, dan sekaligus hakim merupakan suatu keharusan bahkan keniscayaan bagi kehidupan bersama umat manusia dalam suatu komunitas masyarakat (negara). Jabatan kepala negara merupakan lembaga yang alamiah dan natural bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Seorang kepala negara yang sebenarnya, harus memiliki superioritas dan keunggulan serta kekuatan fisik agar keputusan atau kebijakan yang diambil dapat berlaku secara efektif. Seorang kepala negara harus memiliki tentara yang kuat dan loyal kepadanya guna menjamin keamanan negara dari ancaman luar. Selain itu ia harus berkuasa menarik dana bagi pembiayaan operasional negara.
Kebijakan pemerintah yang diambil melalui kepala negara meski didasarkan pada peraturan-peraturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik tertentu, yang tidak merugikan bagi sebagian atau keseluruhan rakyat. Kebijaksanaan politik itu dapat diambil dari beberapa sumber, yaitu pertama, rekayasa para intelektual, cendekiawan, pemuka masyarakat, dan orang pandai di antara mereka. Kedua, ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada utusan-utusannnya.
Secara sistematis, Ibnu Khaldun telah memberi kriteria tertentu bagi seseorang yang akan menduduki jabatan kepala negara, yaitu bahwa ia harus berilmu, adil, mampu, sehat badan, dan dari keturunan Quraiys (keluarga terhormat).

Ketiga; Pengaruh faktor geografis terhadap politik.
Ibnu Khaldun mensinyalir bahwa keanekaragaman keadaan fisik, watak, mental, dan perilaku manusia itu dipengaruhi oleh faktor geografis. Masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang beriklim ekstrim, sangat panas atau sangat dingin, baik peradaban maupun budayanya tidak akan dapat berkembang secara dinamis. Sebaliknya suatu bangsa akan dapat memberikan kontribusinya kepada sejarah dan kebudayaan dunia manakala terletak di bagian bumi yang beriklim sedang.
Teori ini dipergunakan oleh para ahli hukum Islam sebagai salah satu dasar argumentasi bahwa pelaksanaan ajaran Islam dan hukumnya yang universal itu dapat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain karena perbedaan lingkungan, kondisi, adat istiadat, dan tradisi.

Keempat; Solidaritas kelompok.
Kekhasan pemikiran politik Ibnu Khaldundari pemikir-pemikir lainnya adalah teori ‘ashabiyah-nya yang dikaitkan dengan agama dan negara. ‘Ashabiyah (perasaan satu kelompok, atau kekuatan kelompok dan atau solidaritas sosial), menurut Ibnu Khaldun, timbul secara alamiah dalam kehidupan manusia karena adanya pertalian darah atau pertalian perkauman (shilat al-rahm). Yang ia maksudkan dengan ‘ashabiyah adalah “rasa cinta (nu’rat) setiap orang terhadap nasabnya dan golongannya yang diciptakan oleh Allah di hati hamba-hambanya untuk cinta dan kasih terhadap keluarga dan kerabatnya.
‘Ashabiyah mampu memberikan perlindungan, memelihara pertahanan bersama, dan sanggup memelihara kegiatan masyarakat lainnya. Karena sudah menjadi tabiat manusia, untuk mencapai itu semua, membutuhkan pemimpin (wāzi’ dan hākim) yang berperan mencegah agar permusuhan tidak terjadi antara sesama. Pemegang kekuasaan mesti memiliki superioritas (al‑taghalluf) atas yang lain dalam hal ‘ashabiyah. Jika tidak, ia tidak akan bisa melaksanakan kekuasaannya secara efektif. Superioritas yang berarti al­mulk melebihi cakupan pengertian kepemimpinan (al‑riyāsat).
Al-Riyāsat adalah keadaan menjadi pemimpin atau kepala suku yang dipatuhi oleh sukunya dan tidak ada paksaan di dalam memimpin mereka. Sedangkan al‑mulk adalah superioritas dan memerintah dengan kekerasan. Demikianlah apabila salah seorang dari kalangan ‘ashabiyah telah mencapai kepemimpinan suku dan baginya terbuka jalan menuju superioritas, walaupun dengan jalan kekerasan, ia tidak akan menyia‑nyiakannya yang menjadi bagian dari ambisinya. Tapi ia harus mendapat dukungan dari ‘ashabiyah yangakan diikuti oleh yang lainnya.

Suatu ‘ashabiyah yang lebih kuat akan menguasai semua ‘ashabiyah yangada dan tunduk kepadanya, sehingga menjadi suatu koalisi bagaikan ‘ashabiyah yangbesar. Bila tidak, maka terjadilah perpecahan dan pertentangan. Ibnu Khaldun mendasar­kan pandangannya ini pada ayat Al‑Qur’an surat Al‑Baqarah, ayat 25: Seandainya Allah tidak mencegah (keagamaan) sebagian manusia terhadap sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Lebih lanjut ia jelaskan jika satu ‘ashabiyah telah memperoleh superioritas atas rakyat golongannya, maka ia akan mencari superioritas atas rakyat dari ‘ashabiyah‑‘ashabiyah lain yang tidak mempunyai hubungan apa‑apa dengannya. Jika ‘ashabiyah yang satu sama kuatnya dengan ‘ashabiyah lain, maka masing-masing tetap menguasai daerah dan rakyatnya sendiri, sebagaimana halnya kabilah‑kabilah dan bangsa-bangsa di seluruh dunia.
Pandangan ini sejalan dengan lahirnya bangsa‑bangsa di dunia berdasarkan nasionalisme. Memang faktor‑faktor yang menyebabkan tumbuhnya ‘ashabiyah dan nasionalisme terdapat kesamaan.

Tapi jika satu ‘ashabiyah menaklukkan ‘ashabiyah lainnya dan takluk kepadanya, dan di antara keduanya terjalin hubungan akrab, maka pihak yang menang memperoleh tambahan kekuatan dari pihak yang kalah. Namun pihak yang kalah pada suatu saat akan menuntut tujuan yang lebih tinggi dari tujuan semula dalam hal superioritas dan dominasinya, sehingga kekuatannya menya-mai kekuatan pihak yang berkuasa. Sebaliknya jika ‘ashabiyah yang berkuasa sudah lemah dan usia lanjut, dan di antara para pemuka se‑‘ashabiyah tak ada yang mampu mempertahankan kekuasaan, maka ‘ashabiyah yang baru muncul akan merebut kekuasaan. Disamping itu bisa juga terjadi ‘ashabiyah yang sedang berkuasa dan kuat merangkul ‘ashabiyah lain yang punya kekuatan untuk mencapai tujuan‑tujuan politiknya.
Pandangan Ibnu Khaldun ini, jatuh bangunnya ‘ashabiyah,mirip dengan pasang surut kehidupan partai politik dalam suatu negara. Partai politik yang kuat akan berkuasa dan memerintah, tanpa mengikutsertakan partai yang lemah dalam pemerintahan. Tapi bila ada dua atau lebih partai yang memiliki kekuatan berimbang, maka akan terbentuk pemerintahan koalisi. Atau bisa juga terjadi dua atau lebih partai bergabung menghadapi dominasi partai yang kuat dan sedang berkuasa.

Sekarang kita ikuti pandangan Ibnu Khaldun tentang relevansi teori ‘ashabiyah‑nya dengan agama. Menurutnya kekuatan suatu ‘ashabiyah tidak cukup hanya diandalkan pada kekuatan fisik. Ia juga harus memiliki kekuatan moral yang didasarkan pada agama dan akhlak. Manusia yang cenderung kepada kebaikan dan kejahatan, perlu dibimbing kepada kebaikan. Karenanya kekuasaan dan politik harus berpegang pada agama dan moral. “Politik dan kekuasaan itu bertujuan untuk melindungi rakyat, melaksanakan hukum-hukum Allah pada mereka, dan hukum-hukumNya itu bertujuan untuk kebaikan, memelihara kemaslahatan, dan pemerintahan yang demikian akan menjadi kuat”demikian Ibnu Khaldun menegaskan. Karena itu suatu pemerintahan (daulat) tegak dan menjadi besar karena agama, karena peranan Nabi atau seruan dan ajakan yang benar. Al-mulk tercapai karena superioritas. Superioritas diperoleh karena ‘ashabiyah serta bersatunya kehendak dan jiwa untuk mencapai tujuan. Bersatunya kehendak dan jiwa, karena kehendak Allah untuk menegakkan agamaNya. Demikian pula dakwah bisa menambah kekuatan ‘ashabiyah yang menjadi dasar tegaknya daulah. Sebab agama dapat menghapuskan persaingan dan permusuhan di antara pendukung ‘ashabiyah, dan membimbing mereka kepada arah dan tujuan yang satu, serta menuntut persamaan di antara mereka. Sebaliknya dakwah agama tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan ‘ashabiyah, sebagaimana hadits Nabi mengatakan: “Allah tidak akan mengutus seorang nabi, kecuali mendapat dukungan dari kaumnya.

Dengan begitu, jatuh bangunnya suatu daulah, dalam pemikiran Ibnu Khaldun, sangat tergantung kepada superioritas satu ‘ashabiyah terhadap yang lain. Dan antara ‘ashabiyah dan agama saling mendukung dan membesarkan kedudukan dan peranan masing-masing. Keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu membimbing rakyat kepada kebenaran dan mewujudkan kemaslahatan mereka.

Dari uraian tentang teori ashabiyyah dapat diambil kesimpulan antara lain

a).Secara alamiah solidaritas kelompok itu terdapat dalam watak manusia.

b).Adanya solidaritas kelompok yang kuat merupakan suatu keharusan dalam membangun suatu negara.

c).Seorang kepala negara, agar dapat secara efektif mengendalikan ketertiban negara dan melindunginya, harus mampu menumbuhkan solidaritas kelompok.

d).Solidaritas kelompok dapat melahirkan pemimpin yang unggul dan superior.

Artikulasi Cita-Cita Politik Islam Di Indonesia Pasca Orde Baru

"Kita Belajar dari sejarah"

Untuk mengartikulasikan cita-cita politik Islam di masyarakat Indonesia yang plural memang bukan persoalan mudah. Hal ini berkaitan dengan adanya sejumlah kendala yang muncul dan saling mengait ketika aspirasi politik Islam diartikulasikan di masyarakat Indonesia yang plural ini. Dari sekian banyak kendala yang muncul dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yakni kendala konsepsional dan kendala praktis.

Kendala konsepsional adalah kendala bagaimana ajaran Islam yang normatif dapat dijabarkan menjadi seperangkat aturan yang berfungsi untuk pelaksanaan di lapangan.

Sedangkan kendala praktis yaitu kendala bagaimana implikasi praktis yang sangat mungkin timbul pada masyarakat Indonesia yang plural.

Generasi Islam saat ini harus banyak belajar dari generasi masa lalu, yaitu ketika gerakan Islam legal konstitusional maupun gerakan kekerasan yang banyak membawa bendera Islam, misalnya Masyumi, DI/TII, dan lain-lain, gagal menawarkan Islam sebagai dasar negara di Indonesia. Demikian juga di era Orde Baru, di mana semua gerakan politik yang berbau Islam, baik yang formal konstitusional maupun informal semi kekerasan, selalu dicurigai pemerintah dan kemudian selalu dipangkas sampai ke akar‑akarnya dan dikerdilkan agar tidak berkembang.

Mengapa gerakan‑gerakan legal konstitusional dan gerakan perlawanan fisik ini senantiasa berakhir dengan kegagalan? Ini semua berkaitan erat dengan realitas bahwa umat Islam tidak bersatu, bahkan sangat sulit bersatu, baik di parlemen maupun di masyarakat sebagai basis massa. Selain itu, sejumlah studi menun­jukkan bahwa kualitas ‘keshalihan’ orang Islam di berbagai tempat dan kelompok massa sangat beragam. Karena itu, tingkat keshalihan tersebut juga ikut serta menyumbang terhadap kegagalan perjuangan tersebut. Sejumlah ahli mengatakan bahwa kegagalan tersebut juga karena faktor militer Indonesia yang saat itu dikuasai oleh faksi ‘abangan’, kelompok abangan di dalam tubuh militer merupakan kelompok yang selalu dan paling cemas terhadap kekuatan Islam yang sangat potensial membangun kekuatan tandingan.

"Dua Model Pendekatan"

Seluruh umat Islam sepakat bahwa ajaran‑ajaran Islam harus dielaborasi dalam kenyataan sosial. Hal ini berkaitan erat dengan keyakinan bahwa Islam meng­ajarkan kepada umatnya agar kehidupan individu maupun sosial harus diarahkan pada tatanan moral ideal. Dari fenomena sejarah Islam di Indonesia, prosesartikulasi politik Islam dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu,

pertama, Islamisasi negara nasional untuk kepentingan umat Islam, dan

kedua, Islamisasi masyarakat dalam negara nasional.
Yang dimaksud dengan Islamisasi negara adalah upaya merealisasikan ajaran Islam melalui negara. Negara Indonesia diupayakan berdasarkan Islam. Mengapa demikian? Karena sebagian besar penduduk Indonesia‑baik Islam ideologis maupun nominal‑secara resmi menganut Islam. Selain itu, Islam sebagai sistem nilai tidak akan kukuh atau berdiri tegak tanpa didukung oleh negara yang di dalamnya terdapat mesin birokrasi. Untuk mengatasi kenyataan sosiologis umat Islam Indonesia yang serba terpuruk dalam berbagai aspek kehidupan‑secara ekonomi lemah, aspek pendidikan tidak berkualitas, banyak yang buta huruf, dan lain‑lain-maka untuk mengatasi masalah tersebut sangat efektif bila melalui jalur resmi negara. Dengan kata lain, paling tidak, Islam dapat mempengaruhi negara dalam mengambil kebijakan publik agar berpihak pada umat yang mayoritas tetapi nestapa ini. Tuntutan Islam terhadap negara adalah agar negara secara resmi menulis teks pada konstitusi dan aturan‑aturan yang lebih bawah lainnya semuanya diambil dari Al‑Qur’an atau hadits. Selain itu, negara juga harus mengakomodasi sebanyak mungkin kepentingan‑kepentingan Islam.

Sejumlah kritik segera muncul yang dialamatkan kepada perjuangan model formal tersebut. Artikulasi model formal atau struktural seperti tersebut di atas secara cepat atau lambat akan berbenturan dengan umat beragama lain karena dinilai diskriminatif. Selain itu, kelompok lain akan selalu mencurigai umat Islam sebagai kelompok hegemonik dan egois karena selalu mencoba mempengaruhi kebijakan dan implementasi kebijakan pemerintah. Lebih jauh lagi, umat Islam akan dianggap ekstrim, merasa agamanya yang pa­ling benar.

Berangkat dari kenyataan sosial bahwa bangsa Indonesia yang pluralistis dari segi ras, agama, tingkat keshalihan, dan world view‑nya, serta pengalaman masa lalu perjalanan Islam di Indonesia, maka generasi baru Islam telah melahirkan cara pendekatan lain dalam mengartikulasikan kepentingan Islam, yaitu melalui pendekatan Islamisasi masyarakat dalam negara nasional. Yang dimaksud dengan pendekatan ini ada­lah pendekatan di mana artikulasi politik Islam diterjemahkan secara lebih substansial, yakni ajaran-­ajaran Islam diterjemahkan dalam bahasa‑bahasa ekonomi, kemanusiaan, hak‑hak asasi manusia, pem­berdayaan masyarakat, dan lain‑lain. Model artikulasi ini menjadikan perjuangan Islam seiring dengan semangat kemanusiaan dan terintegrasi dengan nasionalisme Indonesia. Selain itu juga memandang perjuangan Islam tidak sempit lagi, yaitu terbatas pada arena politik dan parlemen, namun lebih luas dari itu, yaitu meliputi kebudayaan, pendidikan, hukum, dan lain‑lain. Bagi mereka yang menggunakan artikulasi model substansial ini, maka terbentuknya negara Islam tidaklah penting, namun yang lebih pokok adalah secara substansial pesan‑pesan pokok Islam dapat terwujud, seperti: semangat egalitarian, humaniter, demokrasi, keadilan sosial, dan lain‑lain.

Ada beberapa keuntungan yang dapat diraih umat Islam jika menggunakan model pendekatan model ini. Keuntungan tersebut yaitu: umat Islam tidak akan dicurigai lagi sebagai kelompok hegemonik, egois, dan ekstrim.

Selain itu, hubungan antara agama‑agama di Indonesia yang seolah‑olah menjadi konflik abadi dan tidak terjembatani akan berubah menjadi harmonis. Demikian juga, hubungan Islam dan negara yang selama ini terkesan bernuansa konfliktual berubah menjadi saling mengakomodasi.

Apakah artikulasi politik Islam di Indonesia hanya dua model seperti tersebut di atas? Tampaknya, ke­nyataan sosiologis dan politis yang berkembang di lapangan terus berubah. Dalam artian, bahwa gejala ini tidak ada jawaban final dan pasti, apalagi mutlak dalam memahami gejala politik Islam di Indonesia. Dua model pendekatan di atas hanyalah sebuah mainstream artikulasi politik Islam di Indonesia dan sifatnya tentu saja hanya sementara. Maka dari itu, sangat dimungkinkan tumbuhnya pendekatan lain yang berbeda dari dua mainstream tersebut. Realitas sosial politik Islam pasca Orde Baru tampaknya sedang bergerak dan bergelora, Dengan tema-tema yang yang di kumandangkan adalah: pernerintah an yang bersih dan berwibawa,bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; mendahulukan kepentingan publik dan mengakomodasi aspirasi masyarakat seluas‑luasnya. Pemerintah harus mengedepankan keadilan, sehingga harus populis dan kebijakan ‑kebijakannya harus mengutamakan dan memihak pada kepentingan rakyat banyak. Pemerintah harus membuka peluang yang lebar bagi partisipasi rakyat dalam ikut serta secara aktif dalam mengelola negara dengan melakukan transparansi dan akuntabilitas kebijakan yang dibuatnya dan membuka pintu kritik selebar‑lebarnya sebagai wujud nyata mekanisme check and balances.

Sejauh ini, bagaimana implementasi ‘idealisme’ terbuka tersebut dalam masyarakat? Sampai dengan saat ini kegiatanpolitik tersebut sedang terus berlangsung, sukses atau gagal, sungguh‑sungguh atau sekadar lip service hanya waktu yang akan membuktikannya.

"Objektivikasi Nilai‑nilai Islam"

Islam bukan dirasakan hanya mereka yang menganut Islam, tetapi juga dirasakan manfaatnya bagi orang‑orang yang tidak beragama Islam. Namun bagaimana strategi yang tepat untuk mengimplementasikan nilai‑nilai Islam di Indonesia? Usaha‑usaha untuk mengimplementasikan nilai-nilai Islam di Indonesia ternyata mengalami pasang surut. Dari sekian banyak aktivitas yang dilakukan ormas maupun orsospol Islam dapat diklasifikasikan menjadi dua model, yakni model formal atau tekstual dan model kultural atau substansial. Namun demikian, dalam perkembangan berikutnya ada gejala menarik yang terjadi di masyarakat Muslim Indonesia, Pertanyaan yang muncul, sedang terjadi apa di balik peristiwa tersebut ? Memang tidak mudah untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan tersebut. Kalau kita meminjam istilah Kuntowijoyo, mereka sedang mencoba melakukan objektivikasi nilai Islam.

Menurut Kuntowijoyo, yang dimaksud dengan objektivikasi nilai Islam adalah elaborasi nilai‑nilai internal Islam ke dalam kategori objektif. Kata objektivikasi berpasangan dengan ‘eksternalisasi’. Yang dimak­sud dengan eksternalisasi adalah kegiatan‑kegiatan konkritisasi dari nilai‑nilai yang dihayati oleh seorang Muslim secara internal. Selanjutnya Kuntowijoyo menjelaskan bahwa objektivikasi memiliki prosedur yang sama dengan eksternalisasi, tetapi masih perlu ditambah. Adapun tambahannya yaitu suatu nilai dikatakan telah terobjektivikasi jika nilai tersebut telah memproduk perbuatan‑perbuatan yang dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Yang lebih penting dari itu adalah perbuatan‑perbuatan tersebut bersifat wajar atau natural.

jadi kita saat ini sedang melakukan proyek besar yang belum pernah dilakukan para politisi Islam pendahulu mereka, yakni proyek objektivikasi nilai‑nilai Islam di bidang politik. Harapannya agar kehadiran Islam tidak menakutkan dan lebih jauh dari itu, nilai‑ nilai Islam dapat terimplementasi dalam negara Indonesia tanpa harus dalam label Islam. Tema‑tema yang di kumandangkan adalah terjaminnya hak‑hak asasi manusia, yang berupa: hak alamiah, hak sipil, maupun hak ekonomi dan sosial, kesemuanya harus dijamin oleh negara. Kekuasaan harus bebas dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Pemerintah harus dijalankan secara demokratik, seperti: menetapkan agenda kenegaraan dilakukan bersama, membuka peluang agar masyarakat luas ikut berpartisipasi secara aktif dalam mengelola dan mengontrol jalannya pemerintahan. Dalam setiap kebijakan, pemerintah harus berpihak pada kepentingan publik atau rakyat banyak. Kesemua tema tersebut tentu saja sejalan dan seiring dengan semangat kemanusiaan yang natural, dan tentu saja hal ini otomatis Islami.

Relevansi Konsep Politik Islam Menurut Ibnu Khaldun dengan Sosial Politik Indonesia

Gagasan Ibnu Khaldun yang menyatakan bahwa asal mula suatu negara ditimbulkan karena kodrat manusia yang tidak hanya sebagai makhluk individu tetapi juga sebagai makhluk sosial (zoon politicon) dan yang memiliki kepentingan dan kebutuhan masing-masing. Untuk memenuhi kebutuhan itu, manusia membutuhkan kerjasama yang terakomodasi dalam bentuk organisasi yang di dalamnya terdapat aturan yang disepakati. Dalam konteks ini, maka negara sangat berperan. Di Indonesia, negara menjalankan fungsinya sebagai organisasi yang mengatur semua tata kehidupan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan ketentraman.
Di dalam menjalankan fungsinya, negara harus dipimpin oleh seorang kepala negara. Konsep kepala negara yang dicitakan oleh Ibnu Khaldun haruslah seorang yang berilmu, adil, mampu, sehat, dan dari keturunan Quraiys. Jika konsep ini diterapkan di Indonesia maka sangatlah tepat dan relevan, kendati harus dilakukan reaktualisasi dan rekontekstualisasi dalam konteks ke-Indonesia-an. Kepala negara yang akan memimpin bangsa Indonesia haruslah orang yang memiliki integritas keilmuan yang tinggi. Mustahil seorang dapat menjalankan fungsi kepemimpinannya secara optimal jika tidak mempunyai perangkat keilmuan. Kontekstualisasi dari syarat ‘dari keturunan Quraiys’ adalah bahwa kepala negara atau pemerintah harus mempunyai kewibawaan dan mendapatkan legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat. Suatu pemerintahan yang tidak legitimate akan mendapatkan kendala dalam menjalankan tugasnya.
Bagi Ibnu Khaldun, idealnya suatu negara berdasarkan nilai Islam secara formal untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, namun ia juga tidak menutup realitas beberapa negara yang dapat berkembang secara progresif, mandiri, dan mencapai kesejahteraan tanpa harus berasaskan Islam secara formal. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia sebagai negara yang plural, multikultural, dan multirelijius, tidak mutlak harus berdasarkan Islam tetapi nilai-nilai Islam yang menjadi ruh (soul) dan jiwa (spirit) dari peraturan dan sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia.
Dalam konteks penerapan syariat Islam di Indonesia misalnya, maka sangat sulit diejawantahkan, karena kondisi geografis dan kultur masyarakat Indonesai jauh berbeda dengan kondisi masyarakat Arab ketika ayat al-Qur’an diturunkan. Dengan demikian, bagaimanapun bentuk peraturan dan sistem ketatanegaraan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam secara substantif bukan menjadi hal yang signifikan.
Bagi Ibnu Khaldun sendiri tidak terlalu mempersoalkan apakah negara itu harus mengikuti sistem pemerintahan Islam seperti pada masa Rasulullah dan para sahabatnya. Yang paling esensi baginya adalah bahwa tujuan diadakannya negara untuk melindungi rakyat dan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran tercapai, dengan tetap mengapresiasi dan mengakomodasi nilai-nilai universal Islam yang diturunkan Allah melalui Rasul-Nya. Itu semua memiliki tujuan agar ajaran Islam yang komprehensif, universal dan berjiwa rahmatan li al-‘ālamīn tidak mengalami kejumudan (stagnancy) jika didialogkan dengan kondisi nyata sosio-kultur masyarakat pada saat ini.

dari tulisan di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1.Menurut Ibnu Khaldun, idealnya suatu negara berdasarkan nilai Islam secara formal untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, namun ia juga tidak menutup realitas bebrapa negara yang dapat berkembang secara progresif, mandiri, dan mencapai kesejahteraan tanpa harus berasaskan Islam secara formal.
2.Dalam konteks ke-Indonesia-an konsep ini sangat relevan. Titik relevansinya terletak pada sistem politik dan ketetanegaraan Indonesai kendati tidak mengacu pada asas Islam secara formal, tetapi konstitusi itu masih tetap mengakomodasi nilai substantif Islam sebagai ruh dan jiwa (landasan etis).